Dalam pemaparannya, Usman menjelaskan bahwa Bumdes Singasari saat ini telah menjalankan program di bidang internet, sampah dan air. Namun, permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah terkait ketersediaan air bersih.
“Masalah utama di desa kami adalah air. Tidak ada sumber mata air di desa kami, sementara sumber air berada di desa tetangga. Ada beberapa wilayah di desa ini yang jika tidak turun hujan selama satu minggu, masyarakat kesulitan mendapatkan air,” kata Usman dalam Reses DPRD Kabupaten Bogor, di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol.
Karena kondisi tersebut, Usman mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola oleh Bumdes. “Saya berharap keinginan ini bisa terealisasi sehingga permasalahan air di Desa Singasari bisa teratasi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Rudi Sabana memberikan penjelasan bahwa pengelolaan air oleh PDAM telah diatur oleh pemerintah sehingga tidak dapat diambil alih oleh Bumdes.
“Dari bumdes Singasari keinginannya itu membuat PDAM, yang di beri anggaran dan itu bersifat komersil, Itu tidak bisa. Namun, jika programnya berupa pengadaan air bersih, insyaallah saya bisa mengalokasikan pokir (pokok pikiran) saya untuk mendukung pengadaan air bersih di Desa Singasari,” jelas Rudi Sabana.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, program pengadaan air bersih melalui Pokirnya di satu kecamatan satu desa akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan sumur bor.
“Jika Desa Singasari ingin mengajukan program ini, silakan ajukan melalui pokir saya. Saya akan memberikan dukungan untuk pengadaan air bersih di desa ini,” pungkasnya.
Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Singasari, Usman, mengungkapkan keluhan serta keinginannya terkait program Bumdes yang saat ini berjalan di desanya.
Dalam pemaparannya, Usman menjelaskan bahwa Bumdes Singasari saat ini telah menjalankan program di bidang internet, sampah dan air. Namun, permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah terkait ketersediaan air bersih.
“Masalah utama di desa kami adalah air. Tidak ada sumber mata air di desa kami, sementara sumber air berada di desa tetangga. Ada beberapa wilayah di desa ini yang jika tidak turun hujan selama satu minggu, masyarakat kesulitan mendapatkan air,” kata Usman dalam Reses DPRD Kabupaten Bogor, di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol.
Karena kondisi tersebut, Usman mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola oleh Bumdes. “Saya berharap keinginan ini bisa terealisasi sehingga permasalahan air di Desa Singasari bisa teratasi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Rudi Sabana memberikan penjelasan bahwa pengelolaan air oleh PDAM telah diatur oleh pemerintah sehingga tidak dapat diambil alih oleh Bumdes.
“Dari bumdes Singasari keinginannya itu membuat PDAM, yang di beri anggaran dan itu bersifat komersil, Itu tidak bisa. Namun, jika programnya berupa pengadaan air bersih, insyaallah saya bisa mengalokasikan pokir (pokok pikiran) saya untuk mendukung pengadaan air bersih di Desa Singasari,” jelas Rudi Sabana.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, program pengadaan air bersih melalui Pokirnya di satu kecamatan satu desa akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan sumur bor.
“Jika Desa Singasari ingin mengajukan program ini, silakan ajukan melalui pokir saya. Saya akan memberikan dukungan untuk pengadaan air bersih di desa ini,” pungkasnya.
Posting Komentar